Perjamuan di bulan ini

Undangan sudah disebar kemana-mana. Saya mendapatkan undangannya juga, namun tak berminat untuk menghadirinya. Dalam daftar mata acaranya tertuliskan bahwa undangan itu dimaksudkan khusus untuk mensukseskan rintisan sekolah internasional. Kalau keperluannya untuk hal itu, mengapa kita yang tidak terlibat dibawa-bawa?

Sebagian teman bercerita tentang kerasnya ungkapan kepala sekolah terhadap huru dan karyawan yang ikut mematuhi apa saja yang ditetapkannya. Kalau tidak patuh akan disikat, katanya. Dari sekian banyak cerita, ungkapan 'tak sikat' ini menjadi trade mark kepala sekolah. Terakhir kali terdengar justru dalam acara tasyakuran setelah upacara 17 Agustus. Guru yang menjadi panitia karnaval disemprot habis-habisan dan akan 'disikat' juga. Tak ada ungkapan terima kasih sebab kepala sekolahnya tidak suka penampilan regu karnaval.

Hari ini juga ada perjamuan yang digelar persis saat Maghrib. Katanya sambil berbuka puasa. Untuk setiap acara yang disediakan makan-makan, saya memang tidak ingin datang. Jadi undangan itu pun tidak akan saya hadiri. Biar disikat!

Masih perkara sekolah internasional

Perkembangan terkini di dunia pendidikan nasional adalah munculnya semangat berapi-api dari pengelola sekolah untuk mendirikan sekolah unggulan dengan label 'internasional'. Dengan hasrat kuat untuk mengusung predikat internasional ini, harapan pemerintah yang disambut manajemen sekolah adalah keunggulan yang sejajar dengan sekolah-sekolah di dunia barat. Sederhananya, sekolah internasional harus memiliki ruang ber-AC, fasilitas pembelajaran yang canggih, bahasa Inggris dijadikan media komunikasi dan lain sebagainya. Kebingungan di pihak pemerintah dan juga manajemen sekolah tentang bentuk baku dari sekolah yang bertaraf internasiona ini muncul dan menjadi isu bersama.

Apa yang sebenarnya dikehendaki pemerintah dengan mendorong dunia pendidikan untuk ikut bergeliat menunjukkan label-label internasional di berbagai jenjang pendidikan ini? Benarkah pemerintah sedang menggalakkan upaya untuk mengangkat kualitas pendidikan nasional yang sudah terperosok terlalu dalam seperti sekarang?

Dari banyak kalangan pendidikan sendiri muncul berbagai penafsiran yang menilai pemerintah sedang kebingungan mencari pola-pola pengembangan pendidikan yang tepat dan berkualitas. Sistem pendidikan kita dinilai salah arah ketika fokus pendidikan hanya mengarahkan siswa bersikap seperti gelas kosong yang harus diisi penuh. Anak didik tidak diajak mengenali potensi dirinya secara utuh, hanya kognisinya yang digembleng. Banyak potensi manusiawi yang ada di dalam diri anak didik sebagai bakat alaminya tidak dikembangkangkan secara utuh. Manusia terdidik di sistem pendidikan nasonal kita mereka yang mampu bersikap seragam.

Setelah rumusan tentang pengembangan sekolah internasional di tingkat daerah bergulir, efek ke dalam wilayah manajemen sekolah juga berupa kegalauan untuk berpartisipasi mendirikan sekolah internasional juga. Perkara kesiapan internal maupun eksternal dalam menyambut lahirnya jabang bayi sekolah internasional seakan-akan tidak diperdulikan. Asalkan sekolah bisa menyediakan fasilitas, kurikulum dan guru pengajar yang sesuai tuntutan makan rintisan sekolah sekolah internasional wajib dijalankan.

Ironisnya, pada saat rintisan sekolah internasional mulai ditetapkan, pengumuman ujian nasional dan sekolah menyatakan beberapa siswa tidak lulus ujian. Sungguh malang nasib siswa-siswa di sebuah sekolah yang akan dirintis menjadi sekolah internasional!

Ujian Nasional: "Berapa yang tidak lulus?"

Pengumuman ujian nasional tahun 2009 ini cukup mengharu-biru dunia pendidikan. Sebelum resmi diumumkan tentang kelulusan siswa, yang terdengar adalah kecurangan dan kenyataan pahit dunia pendidikan yang menyebutkan adanya sekolah yang tidak bisa mengantarkan para peserta ujian lulus tahun ini. Kecurangan yang memedihkan hati para pendidikan adalah ikut sertanya kepala sekolah dalam lingkaran joki pengerjaan soal-soal ujian. Hasilnya justru di luar dugaan, yaitu total seluruh peserta ujian tidak lulus di sekolah tersebut. Inilah kejadian yang ramai dibicarakan di lingkungan pendidikan Jawa Timur, tepatnya kabupaten Ngawi. Sungguh pahit yang dirasakan oleh para pendidik mendengar para siswa berguguran tidak bisa melanjutkan proses pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Perjalanan pendidikan mereka terhambat dan harus mengulang satu tahun lamanya.

Dari enam mata pelajaran yang diujikan, Bahasa Inggris dan Matematika menjadi momok yang cukup banyak menjaring korban. Apa yang perlu dievaluasi di sini? Dua pelajaran tersebut memang tidak membumi di hati para pendidik dan anak didik. Bukan karena sulitnya kedua pelajaran tersebut. Selama visi kurikulum hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki terobosan-terobosan agar kedua mata pelajaran tersebut tidak 'diasingkan' dari kehidupan real guru dan siswa, maka akan banyak lagi korban-korban keganasan dua mata pelajaran itu. Selama sistem pembelajarannya tidak terkendali untuk mencapai posisi tuntas, kita akan selalu bertanya lagi setiap tahunnya: "Berapa yang tidak lulus?"

Kelulusan siswa yang ditentukan dengan Ujian Nasional patut dipikirkan dan dikaji ulang. Ini sudha menjadi polemik di dunia pendidikan Indonesia selama bertahun-tahun. Hambatan komunikasi antara mereka yang berada di birokrasi pendidikan dan para pendidik yang benar-benar berada di lapangan pendidikan telah menyebabkan proses pengambilan keputusan pada masalah Ujian Nasional tidak kunjung usai. Sebagian pakar menyatakan bahwa Ujian Nasional alat evaluasi yang tidak benar-benar mengukur potensi dan kemampuan siswa. Aneka ragam kondisi pendidikan mikro di seluruh wilayah Indonesia tidaklah mungkin tercakup dengan sebuah alat evaluasi yang bersifat makro. Pakar pendidikan pada posisi ini lebih cenderung untuk diadakannya peningkatan 'proses' pendidikan mikro yang dilanjutkan dengan suatu keputusan untuk melaksanakan 'ujian sekolah' untuk menentukan kelulusan.

Birokrasi berpandangan lain. Ujian Nasional difungsikan untuk mengukur standar pendidikan secara makro di seluruh wilayah Indonesia. Tanpa adanya Ujian Nasional, pelaksanaan program pendidikan secara menyeluruh tidak bisa diketahui standarnya. Polemik ini masih berlangsung dan mengambang keputusannya. Menteri Pendidikan Nasional yang pada awalnya berjanji untuk mengkaji ulang program Ujian Nasional ini seakan sudah lupa dengan janjinya. Kita para pendidik akan masih bertanya terus: "Berapa yang tidak lulus?" Pada tahun ini sudah ada korban, maka marilah kita bersabar untuk menunggu korban-korban berikutnya di masa mendatang.

Terima kasih bapak sudah mengelola web sekolah!

Ada bedanya antara yang orang tahu dan yang tidak. Orang yang bijaksana lebih tinggi derajatnya daripada orang yang sekedar tahu. Di posisi lain ada juga orang yang tidak tahu tetapi mengaku tahu segalanya. Dengan sikapnya yang berlebihan, orang yang tidak seberapa pengetahuannya atau tahu apa-apa sama sekali bisa mengalahkan orang yang tahu dan mengerti. Orang berilmu lebih sering tidak menonjolkan diri.

Web sekolah merupakan barang yang mewah. Tidak semua sekolah bisa mendapatkan fasilitas yang cukup sehingga bisa mengembangkan web sekolah. Selain fasilitas, ilmu pengetahuan, informasi dan juga ketrampilan diperlukan oleh mereka yang bisa diserahi mengelola web sekolah.

Pada saat pengembangan awal, web sekolah mungkin dirancang dengan kebutaan informasi. Proses penggalian agar sebuah web sekolah bisa online dan dijadikan sumber informasi bagi lingkungan internal dan masyarakat sudah termasuk proses pengembangan tingkat lanjutan. Kepedulian manajemen sekolah merupakan syarat utama dalam kelangsungan web sekolah. Seberapapun keahlian dari pengelola web, jika ternyata manajemen sekolah tidak memberikan dukungan yang sewajarnya maka pengelola web sekolah tidak lagi dianggap sebagai seorang profesional, melainkan sekedar orang upahan. Guru dan siswa menjadi target utama untuk meningkatkan kualitas web sekolah. Seumpama web sekolah sudah terbentuk, sedangkan guru-gurunya masih buta perkara komputer, apalagi internet, bisa dipastikan bahwa web seklah tidak terlalu bermanfaat sebagai alat komunikasi secara internal. Tulisan di web sekolah akhirnya hanya menjadi 'barang pesanan' yang tidak bermutu. Bagi siswa, internet dan web sekolah merupakan sarana belajar yang bisa diandalkan sekarang ini. Di sinilah siswa yang kreatif bisa memupuk bakatnya.

Adalah pengalaman pribadi sebagai guru dan sekaligus pengelola web sekolah. Setelah satu tahun lamanya berkorban untuk tetap melaksanakan tugas sebagai webmaster, tiba-tiba saja kepala sekolah yang setahu saya tidak mengerti tentang dunia internet mengatakan di depan banyak orang: "Terima kasih banyak sudah mengelola web sekolah selama satu tahun ini. Untuk tahun berikutnya saya sudah menetapkan petugas baru. Ruangan web sekolah nantinya harus dikosongkan saja. Bapak pindah ke ruang guru." Begitulah sikap seorang kepala sekolah yang maunya menang sendiri. Sepertinya dia sudah terlalu banyak memberikan upah kepada si pengelola web sekolah. Karena dialah yang berkuasa, dia boleh berbuat apa saja di sekolah.

Dalam hati saya berkata: "Emang gua pikirin!"

Jangan pernah berhenti menulis pak guru!

"Tulisan bapak, bagus!" Begitu sempat saya dengan beberapa teman mengomentari tulisan saya. Hanya pujian yang muncul dari teman-teman yang tidak memiliki perasaan dengki dan hasut kepada saya. Mereka berterus terang menyatakan masalah itu. Mereka bisa memahami perasaan dan pemikiran saya melalui posting-posting di blog. Bahkan ada banyak yang maunya link ke blog yang saya miliki. Mereka selalu membahas tentang tulisan-tulisan saya bila saya posting baru. Inilah kondisi yang membuat saya terus saja berkarya dan mengasah kemampuan saya menulis melalui blog. Saya sendiri tidak memiliki keraguan sedikit pun untuk menulis, bahkan pada hal-hal yang dianggap tabu oleh teman-teman saya. Prinsip blog saya adalah ekspresi jujur seorang guru.

Sempat terbersit dalam hati saya: "Bagaimana kalau nasib saya seperti Prita yang mendapatkan masalah sebagai seorang netter?" Kalau membaca undang-undang IT, resiko paling buruk bagi saya sebagai guru yang sukanya ngeblog adalah diseret pak polisi karena dituduh mencemarkan nama baik seseorang. Hukumannya lebih berat dari koruptor atau nggak ya? Sampai pada pemikiran ini saya tidak merasakan ketakutan yang sangat. Tidak ada ceritanya bahwa saya akan mengendurkan pemikiran-pemikiran kritis yang saya miliki sebagai guru yang mampu melihat dan mendengar sendiri kondisi nyata di dunia pendidikan. Saya yakin, hanya dengan pemikiran kritis saja pendidikan yang baik bisa dikembangkan. Alasan lain karena saya juga melihat banyaknya lembaga pendidikan yang ditangani oleh orang-orang yang justru akan menghancurkan visi dan misi pendidikan.

Birokrasi pendidikan sendiri sangat jarang mau mendengarkan pemikiran guru. Saya sangat tahu persis betapa banyaknya peraturan yang tumpang tindih di dunia pendidikan kita sampai saat ini. Guru juga jarang bisa mendapatkan kesempatan untuk berkembang sebab semua pintu yang mengarah kepada profesionalisme guru lebih lancar menerima orang yang berduit daripada mereka yang benar-benar berkualitas. Jabatan bisa saja dibeli, begitu banyak orang bilang. Apapun kemampuan yang kamu miliki, kalau tidak memiliki koneksi dengan orang-orang di departemen, ya tidak usah banyak berharap. Jadi guru saja sampai kamu purna.

Apakah kondisi-kondisi seperti itu tidak bisa membuat para guru berpikir kritis? Jelas salah! Saya mengenal banyak guru yang bisa menyuarakan pikiran-pikiran kritis mereka tentang dunia pendidikan dalam obrolan santai. Tetapi mereka tidak mampu bersuara kritis apabila diminta untuk menuliskannya dengan media apapun.

Saya mewakili banyak teman untuk bersura: "Jangan pernah berhenti menulis pak guru!" Hal ini juga berfungsi untuk menguatkan hati saya. Saya harus tetap menulis.

A Potrait: "Success"

A memory I engraved days ago
Be a champion, worth to celebrate
For others to see, the real us

Dikotomi guru dan sertifikasi guru

Seorang guru SMK Diponegoro 3 Kedungbanteng-Purwokerto, Sutrisno menuliskan opininya dengan judul “Kaji Ulang Sertifikasi Guru 2008“. Tulisan ini dimuat dalam sebuah situs Suara Merdeka Dalam paparannya Sutrisno menyodorkan argumentasi awal bahwa yang berjuang demi kemajuan dan kecerdasan bangsa adalah guru, tidak ada label guru PNS dan non-PNS. Berangkat dan suksesnya tim olimpiade pelajar ke International Mathematical Olympiad (IMO), 10-22 Juli 2008 di Madrid, Spanyol adalah berkat dukungan dan bimbingan guru. Label guru tidak tetap, guru honorer, guru swasta, guru negeri dan label lainnya tidak perlu disebutkan dalam penyertaan sukses pelajar yang dibimbing. Tidak pula disinggung bagaimana cerita perjuangan guru dan kesejahteraannya dibalik sukses para pelajar.

Sosok guru, merupakan profesi yang mulia, karena dari beliaulah, kita tahu ilmu pengetahuan dan etika. Tanpa didikan mereka, mungkin kita masih dalam era ketertinggalan. Dari mereka pula, maka anak-anak cerdas Indonesia lahir dan berjaya dalam olimpiade pengetahuan dunia.

Sudah selayaknya, dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Karena fakta di lapangan, masih ada guru yang memperoleh penghasilan di bawah upah minimum regional (UMR). Ironis bukan?

Sertifikasi diharapkan menjadi jawaban terhadap masalah kesejahteraan guru. “Guru, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 1 adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Dengan ini pula kemudian pemerintah menjalankan program sertifikasi mulai tahun 2006, 2007 sampai terakhir pada tahun 2008.

Dalam pengamatan Sutrisno, pelaksanaan sertifikasi masih cenderung dikotomis dengan membeda-bedakan guru yang mengajar di sekolah negeri dan sekolah. Apa yang membuat Sutrisno cukup yakin dengan argumennya? Berikut ini kutipan dari pandangan Sutrisno:

Tahun 2008 merupakan generasi kedua sertifikasi guru. Dalam pedoman penentuan peserta sertifikasi ada ketentuan bahwa ”kuota guru yang berstatus PNS minimal 75 persen dan maksimal 85 persen, kuota bukan PNS minimal 15 persen dan maksimal 25 persen, disesuaikan dengan proporsi jumlah guru pada masing-masing daerah”.

Pertanyaan kita adalah mengapa kuota PNS minimal 75 persen dan maksimal 85 persen? Mengapa kuota guru swasta minimal 15 persen dan maksimal 25 persen?

Dilihat dari data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas tahun 2007, jumlah guru semua tingkat pendidikan yang berstatus PNS sebanyak 1.528.472 guru dan non-PNS sebanyak 1.254.849 guru dengan total jumlah total se-Indonesia 2.783.321 guru.

Kalau kita melihat data di atas, perbandingan guru PNS dan swasta yang ada, maka kuotanya adalah 55 persen untuk guru PNS, dan 45 persen untuk guru swasta. Lalu dari mana angka 75-85 persen untuk guru PNS dan 15-25 persen untuk guru swasta? Karena dalam buku pelaksanaan sertifikasi, tidak ditemukan penjelasan mengenai persentase kuota tersebut.

Perbedaan perlakuan antara guru negeri dan guru swasta bukan masalah baru. Dari sisi penghargaan material gaji, kondisi kesejahteraan guru di kedua pihak terpaut jauh. Katakanlah bila sekarang ini ada upaya memperpendek kesenjangannya dengan muncul model guru kontrak, tidak semua guru bisa dianggap menjadi guru kontrak yang digaji dengan anggaran dana APBD setempat. Setelah berjalannya sertifikasi yang bertujuan untuk mengubah nasib guru, pemerintah masih bersikap dikotomis terhadap guru dan kesejahteraan mereka. Perlakuan dikotomis ini bisa dibahasakan sederhana, yang bukan PNS sabar dulu! Pernyataan yang sering diungkapkan kepada guru di antaranya: “Guru harus berjuang dengan tulus dan ikhlas.” Padahal, kalau kita simak dari mereka yang bukan PNS, mereka mengatakan “layaknya anak tiri!”